Sriwijaya Nusantara Com,MNS, Prabumulih.Pernyataan Eks Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardyanto, yang melontarkan kritik keras kepada Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memantik reaksi keras dari kader Partai Gerindra di Sumatera Selatan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Prabumulih Riza Ariansyah,SH menilai sejumlah pernyataan yang disampaikan Tiyo tidak lagi berada dalam koridor kritik terhadap kebijakan pemerintah, melainkan telah mengarah pada serangan personal terhadap kepala negara.
Dalam konferensi pers yang digelar bersama pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Prabumulih di Ruang Fraksi Gerindra DPRD Prabumulih Senin (15/6/2026), Riza Ariansyah SH menegaskan pihaknya menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi. Namun, menurutnya, kebebasan tersebut tidak boleh mengabaikan etika dan adab dalam menyampaikan kritik.
“Kami tidak pernah membatasi ruang kritik terhadap pemerintah. Kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Tetapi kritik harus objektif, santun, dan disampaikan dengan adab. Jangan sampai berubah menjadi serangan terhadap pribadi seseorang,” tegas Riza
Menurut Riza, kritik yang disampaikan Tiyo telah keluar dari substansi kebijakan dan cenderung menyerang figur Presiden Prabowo Subianto secara personal.
“Kalau saya melihat, kritik yang disampaikan sudah keluar dari koridornya. Ketika ada penyebutan yang mengarah pada penghinaan dan pelabelan terhadap Presiden, itu bukan lagi kritik kebijakan. Itu sudah menyerang pribadi Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra,” ujarnya.
Meski demikian, Riza menegaskan Fraksi Gerindra Kota Prabumulih tetap membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, maupun mahasiswa untuk mengkritisi berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan program strategis nasional lainnya.
Menurutnya, setiap kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik dan tepat sasaran.
“Silakan kritik program pemerintah. Kalau ada persoalan dalam pelaksanaan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, atau program lainnya, sampaikan. Kami sadar tidak ada program yang sempurna dan semuanya perlu evaluasi serta perbaikan,” katanya.
Alwis juga mengingatkan bahwa kritik yang sehat seharusnya disertai data, argumentasi, dan solusi, bukan sekadar tuduhan ataupun pernyataan yang berpotensi merendahkan pihak tertentu.
“Kritik yang baik adalah kritik yang membangun dan memberikan jalan keluar. Kalau hanya menyerang, menghina, atau memberi label negatif kepada seseorang, itu tidak memberikan manfaat bagi demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra Kota Prabumulih mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk turut mengawasi jalannya berbagai program pemerintah di lapangan. Menurut Riza pengawasan publik merupakan instrumen penting agar program negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kalau ada temuan di lapangan, baik terkait dapur Makan Bergizi Gratis maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat, laporkan melalui mekanisme yang ada. Pengawasan masyarakat sangat dibutuhkan agar program berjalan tepat sasaran,” katanya.
Polemik antara kritik mahasiswa dan respons kader partai ini kembali memunculkan perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan etika dalam berdemokrasi. Di satu sisi, kritik dianggap sebagai hak konstitusional warga negara. Namun di sisi lain, sejumlah pihak menilai kritik tetap harus disampaikan secara proporsional tanpa mengarah pada penghinaan atau serangan personal.
“Kami ingin demokrasi tetap sehat. Kritik boleh, bahkan harus. Tetapi jangan sampai kehilangan etika dan substansi,” tandas Riza