Sriwijaya Nusantara Com MSN Prabumulih.Salah satu Sekolah SDN 56 Prabumulih yang harus menolak puluhan calon siawa baru tahun ini, jika sebelumnya menerima 4 rombel, tahun ini hanya boleh 2 rombel saja. Jumat,01/05/2026
Polemik pembatasan jumlah penerimaan siswa baru di sejumlah sekolah dasar (SD) dan SMP Negeri di Kota Prabumulih, kini mulai menuai perhatian Masyarakat.
Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi membuat sejumlah calon siswa yang telah berdomisili dekat dengan sekolah tidak dapat diterima, hanya dengan alasan tidk bisa ditampung berdasar kuota yang sudah direkomendasikan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran orang tua, lantaran anak-anak mereka terancam tidak bisa bersekolah di SD terdekat, meskipun telah memenuhi syarat domisili sesuai ketentuan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Ketua Komisi I DPRD Kota Prabumulih, Riza Ariansyah SH memberikan ide, meminta Dinas Pendidikan untuk segera mencari solusi terbaik agar persoalan ini tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, jika memang tidak ada solusi dari pihak terkait seperti Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), maka pihaknya bersama pemerintah kota siap turun tangan untuk mencarikan jalan keluar agar seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan.
“Kalau memang dari BPMP belum ada solusi, kami di Komisi I yang membidangi pendidikan bersama pemerintah kota akan ikut mencari solusi, yang penting anak-anak tetap bisa sekolah,” ujarnya, jumat 1 mei 2026.
Untuk sementara, pihaknya mengimbau Dinas Pendidikan agar mengatur distribusi siswa ke sekolah lain, sehingga seluruh calon peserta didik tetap terakomodir, meskipun tidak semuanya dapat diterima di sekolah yang diinginkan.
Namun di lapangan, solusi tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif. Pasalnya, tidak semua orang tua bersedia menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta.
Pria ini menyampaikan idenya debagai alternatif, pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan membuka kemungkinan pemberian subsidi bagi siswa yang bersekolah di swasta, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah melalui skema subsidi sekolah.
‘Ide ini muncul saat rapat bersama Dinas Pendidikan kemarin, untuk eksekusi nya bisa di Pemerintah Kota. Asal keuangan Negara memungkinkan, saya yakin ini bisa direalisasikan, “tutur Riza.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, A. Darmadi, menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan jumlah siswa baru didasarkan pada kapasitas ruang kelas yang tersedia di masing-masing sekolah.
Menurutnya, langkah ini diambil untuk menghindari kembali terjadinya sistem double shift atau pembelajaran pagi dan siang.
“Pemerintah menata agar ke depan tidak ada lagi sekolah yang menerapkan double shift. Kita sedang mencari jalan keluar terbaik,” jelasnya.
Ia memastikan, pada prinsipnya pemerintah tetap berkomitmen menjamin seluruh anak di Kota Prabumulih mendapatkan akses pendidikan. “Biarlah proses ini berjalan dulu, yang jelas dipastikan anak-anak tetap bisa sekolah,” tegasnya.